C Input-process-output D. Struktur dan fungsi politik 9. Dalam konsep sistem politik selalu akan ditemukan istilah proses, struktur dan fungsi. Hal ini dapat diterapkan pada institusi, kecualiA. birokrasi pemerintahan B. individu C. LSM Pemilihan umum adalah mekanisme terpenting dalam sistem politik suatu negara, sekalipun di PengertianAnalisis Sistem. Analisis sistem ialah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai bagian komponennya dengan maksud agar bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam masalah atau hambatan yang timbul pada sistem sehingga nantinya bisa dilakukan penanggulangan, perbaikan dan juga pengembangan. Sedangkansistem pemerintahan Indonesia dibagi kembali menjadi 3 lembaga yakni eksekutif, legislatif serta yudikatif. A. Fungsi Suprastruktur Politik. Fungsi dari suprastruktur politik yang paling mudah dilihat adalah sebagai sebuah sarana pendidikan politik. Semua warga negara sudah selayaknya memperoleh pendidikan politik yang paling tepat Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd. SISTEM POLITIK- Apa yang anda ketahui tentang sistem politik? Sistem politik adalah sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik dalam mempengaruhi dan menentukan. Pada kesempatan kali ini akan mengulas materi makalah mengenai Sistem Politik mulai dari Pengertian, Fungsi, Demokrasi Dan Kediktatoran. Simaklah ulasannya di bawah ini. Pengertian Sistem politikPengertian sistemPengertian PolitikFungsi politikDemokrasi Demokrasi dengan Sistem ParlementerDemokrasi dengan Sistem Pemisahan KekuasaanDemokrasi dengan Sistem ReferendumKediktatoranShare thisRelated posts Sistem politik adalah sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyara- kat politik dalam mempengaruhi dan menentukan siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Di antara bermacam-macam proses dapat dilihat gejala-gejala politik sebagai suatu kumpuian proses tersendiri, yang berbeda dengan proses-proses lainnya. Pengertian sistem Menurut pendapat The Advancced Learner’s Dictionary of Current English, sistem adalah satuan dari bagian-bagian yang kadang terdiri dari sejumlah bagian utama dan sejumlah bagian yang kurang penting; bagian-bagian itu bekerja sama sesuai tujuan sistem yang bersangkutan. Dalam arti yang lain sistem adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung independen. Akibat dari independensi atau saling ketergantungan antar unsur itu, bila sifat dari satu bagian berubah, maka semua bagian/komponen lainnya termasuk juga sistem secara keseluruhan akan terpengaruh Almond & Powell, 1966 19. Pengertian Politik Politik yaitu suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dimana wujudnya adalah proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Definisi politik juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Secara etimologis, Politik adalah dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya adalah Negara Kota. Pada penggunaannya kata tersebut kemudian berkembang, diantaranya Polities; artinya warga negara Politikos; artinya kewarganegaraan Politike Episteme; artinya ilmu politik Politicia artinya pemerintahan negara Fungsi politik Sistem politik adalah kesatuan antara struktur dan fungsi-fungsi politik. Struktur politik dapat di anggap sebagai mesin dengan berbagai komponen serta fungsi masing-masing komponennya. Secara garis besar fungsi dari pokok politik yang harus berjalan dalam sebuah sistem politik/negara adaiah Fungsi merumuskan kepentingan adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Fungsi pemaduan kepentingan, adalah fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudnyatakannya ke dalam berbagai alternate kebijakan. Fungsi pembuatan kebijakan umum, adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternate kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain, untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintahan. Fungsi penerapan kebijakan, adalah fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan, adalah fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintahan, Dengan norma yang berlaku. Fungsi komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Rekrutmen politik adalah proses menyeleksi orang/orang-orang yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat dari jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara atau partai politik. Demokrasi Sebenarnya, pengertian utama demokrasi adalah adanya hak-hak rakyat untuk ikut memerintah. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pengertian itu telah mengalami banyak perubahan, terutama karena faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Austin Ranney menyebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat dan pemerintahan mayoritas. Dengan begitu, bentuk demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi negara yang lain. begitu pula dengan bentuk demokrasi pada suatu masa akan berbeda dengan pada masa yang lain. Misalnya di Indonesia, bentuk demokrasi seka- rang berbeda dan bentuk demokrasi, Baik pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS tahun 1949 maupun Undang-undang Dasar Sementara UUDS tahun 1950. Demokrasi berlangsung dengan berdasarkan pada asas-asas tertentu. Asas-asas demokrasi itu ialah sebagai berikut. Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Jika dukungan dari rakyat tidak ada, Sulitlah dikatakan bahwa pemerintahan itu adalah suatu pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan dengan tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara, demokrasi dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut Demokrasi dengan Sistem Parlementer Demokrasi parlementer sebagaimana yang sudah terdapat di Prancis, Belgia, dan Belanda, kekuasaan legislatif Parlemen atau DPR terletak di atas kekuasaan eksekutif. Kedua kekuasaan itu mempunyai hubungan erat. Dalam sistem demokrasi ini, menteri-menteri kabinet harus mempertanggung jawabkan semua tindakannya kepada parlemen. Ini berarti bahwa kabinet harus mendapat kepercayaan dari parlemen, Untuk mendapatkan kepercayaan parlemen, kebijaksa- naan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan Demokrasi menggunakan sistem pemisahan kekuasaan dijalankan hampir sepenuhnya di Amerika Serikat. Di negara tersebut, kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, Sedangkan kekuasaan eksekutif oleh presiden. Sementara itu, kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Masing-masing kekuasaan terpisah satu sama lain. Kekuasaan-kekuasaan setiap badan itu sengaja dibatasi untuk menjaga keseimbangan serta mencegah agar kekuasaan salah satu badan tidak terlampau besar. Dari persamaan derajat setiap badan dimaksudkan agar dapat saling mengawasi. Inilah yang dimaksud dengan sistem pengawasan dan keseimbangan chek and balance dalam pemerintahan Amerika Serikat. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh kongres. Masa jabatan yang dijalakan presiden tidak tergantung pada dukungan kongres, tetapi telah ditetapkan selama jangka waktu Menteri yang duduk dalam kabinet dan mengepalai departemen, di- angkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas presiden yakni melaksanakan pemerintahan pusat serta undang-undang sebagaimana mestinya. Demokrasi dengan Sistem Referendum Demokrasi menggunakan sistem referendum berlaku di negara-negara bagian Swiss yang disebut kanton. Kanton berbentuk republik. Pada kanton-kanton ini terdapat juga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang menonjol adalah bahwa tugas legislatif selalu terletak di bawah pengawasan seluruh rakyat. Pengawasan ini dilakukan dengan cara referendum yang terdiri dari referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum yang artinya pemungutan suara rakyat mengenai suatu rencana undang- undang. Referendum obligator merupakan pemungutan suara rakyat yang wajib, dilakukan mengenai suatu rencana undang-undang dasar negara bagian atau undang-undang lain yang dipandang sangat penting. Adapun Referendum fakultatif yakni merupakan pemungutan suara rakyat mengenai suatu undang-undang tanpa keharusan, kecuali jika dalam waktu tertentu setelah rancangan referendum. Terdapat empat prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi yaitu Kedaulatan rakyat, berarti bahwa kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan pemerintahan berdasarkan yang pokok berada di tangan seluruh warga masyarakat, bukan di tangan orang-orang tertentu atau kelas yang berkuasa. Persamaan politik, Artinya bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara. Konsultasi kepada rakyat, Artinya bahwa keputusan-keputusan mengenai kebijakan manakah yang paling cocok untuk mewujudkan kepentingan rakyat harus dibuat oleh rakyat sendiri, bukan oleh penguasa tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat. Majority rule dan minority right, Dalam pemerintahan demokrasi, keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu, pemerintah harus bertindak sesuai kehendak bagian terbesar, bukan yang terkecil dari rakyat. Kediktatoran Kediktatoran berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi untuk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang atau sekelompok kecil elite. Terdapat Ciri-ciri pokok pemerintahan diktator modern mencakup enam hal berikut ini. Negara memiliki sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia yang mengatur aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia. Setiap warga masyarakat harus tunduk pada ideologi tersebut. Negara hanya memiliki satu partai massa tunggal, yang biasanya dipimpin oleh satu orang, dan bertindak selaku penafsir tunggal ideologi resmi. pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan menjalankan sistem teror yang luas melalui sistem pengawasan polisi rahasia yang memanfaatkan teknologi modem. Adaanya monopoli semua media massa oleh penguasa dan partai penguasa Adanya kontrol yang ketat melalui kekuatan militer Yang terakhir ini adalah Pengendalian terpusat atas seluruh sektor ekonomi oleh pemerintah melalui jajaran birokrasi Demikianlah Pembahasan kami mengenai SISTEM POLITIK, Semoga Bermanfaat .. Artikel Lainnya Hukum Dasar Kimia Lengkap Dengan Bunyi Hukum dan Rumus Demokrasi – Pengertian Dan Macam-Macam Demokrasi Contoh Soal Peluang Beserta Jawaban Dan Pembahasannya DOC Fungsi Input dan Output Sistem Politik Indonesia ilham ska - berikut fungsi input dalam sistem politik, kecuali… a. sosialisasi politikb. rekrutmen politikc. - Sistim Sosial Politik PENDEKATAN DALAM ANALISIS SISTEM POLITIK Sistem Politik Di Indonesia Pengertian Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham Almond Sistim Sosial Politik Sistem Politik Moral Science Quiz - Quizizz SISTEM POLITIK DAN PROSES KOMUNIKASI POLITIK Mirza Shahreza mirzashahreza Sistim Sosial Politik Sistim Sosial Politik Lembaga Negara berdasarkan UUD NRI 1945tolong bantu ya teman teman - Contoh Budaya Politik - Pengertian, Tipe, Ciri, Macam, Komponen Sistim Sosial Politik Contoh Budaya Politik - Pengertian, Tipe, Ciri, Macam, Komponen PAT PKN PDF Sistim Sosial Politik PENDEKATAN DALAM ANALISIS SISTEM POLITIK Contoh Kasus Input Dan Output Dalam Sistem Politik - Temukan Contoh Bab 6 Sistem Politik di Indonesia Pengertian Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham Almond Contoh Budaya Politik - Pengertian, Tipe, Ciri, Macam, Komponen Soal PKN Xi - 1 PDF Bab 6 Sistem Politik di Indonesia Bagaimana Cara Membuat Kebijakan yang Baik? Mentengpers Sistem Sosial, Sistem Politik, dan Sistem Komunikasi Bab 6 Sistem Politik di Indonesia SISTEM POLITIK DAN PROSES KOMUNIKASI POLITIK Mirza Shahreza mirzashahreza KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES POLITIK Pendekatan Analisis Sistem Politik Supra dan Infrastruktur dalam Sistem Politik Indonesia - Quizizz Pengaruh Lingkungan Internal atau Domestik terhadap Sistem Politik Indonesia Bab 6 Sistem Politik di Indonesia Sistem Politik Menurut Gabriel A PDF Untitled Bab 6 Sistem Politik di Indonesia Kelas X Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Quiz - Quizizz BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Politik Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis SISTEM POLITIK DAN PROSES KOMUNIKASI POLITIK Mirza Shahreza mirzashahreza Untitled Komponen Sistem Informasi Geografis Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Ind Apakah yang dimaksud input dalam sistem politik - Contoh Budaya Politik - Pengertian, Tipe, Ciri, Macam, Komponen Sistem Pencernaan Fungsi, Organ, dan Cara Menjaga Agar Tetap Sehat Halaman all - Kelas X Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Quiz - Quizizz pinnnn♔ SOAL PKN - SISTEM POLITIK FUNGSI INPUT PADA SISTEM POLITIK Makalah – Ruang Pena Cara Aman Menyimpan Data di Komputer dan Laptop Agar Tak Hilang IAIN Ternate Partisipasi Politik - Pengertian, Contoh, Bentuk, Masalah, Faktor Aksi Mahasiswa dan Momentum Perubahan Politik Contoh Kasus Input Dan Output Dalam Sistem Politik - Temukan Contoh Pengertian Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham Almond TEORI f>OLITIK Jual Sistem Politik Indonesia - A. Rahman di Lapak Buku Beta Bukalapak KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES POLITIK KELAS X BAB 6 SISTEM POLITIK INDONESIA. - ppt download Pengaruh Lingkungan Internal atau Domestik terhadap Sistem Politik Indonesia Untitled salah satu dari fungsi input sistem politik adalah…. a. menciptakan kestabilan pemerintahan b. - SAKTI, Dukungan Teknologi untuk Fungsi Treasury KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES POLITIK Pengertian Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham Almond Sosialisasi Politik Pengertian, Fungsi, Jenis, Agen, dan Contohnya Jual Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945, Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi budaya Politik - Bungaran Antonius Simanjuntak di Lapak Buku Beta Bukalapak Untitled REKRUTMEN POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM Bab 6 Sistem Politik di Indonesia SKRIPSI PENGARUH POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT AMPHIBI DALAM MEMENANGKAN PASANGAN CALON AHYAR-MORI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Untitled Kelas X Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Quiz - Quizizz berikut fungsi input dalam sistem politik, kecuali… a. sosialisasi politikb. rekrutmen politikc. - SISTEM_INFORMASI_MANAJEMEN Untitled FUNGSI-FUNGSI INPUT SISTEM POLITIK – Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PDF proses perumusan kebijakan publik Ist Yulianti - GOLONGAN PUTIH GOLPUT DI KOTA PALEMBANG PADA PILPRES TAHUN 2019 Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dala Jual Sistem Politik Indonesia - Arbi Sanit di Lapak Buku Beta Bukalapak BUDAYA POLITIK INDONESIA TEORI f>OLITIK Kelas X Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Quiz - Quizizz Untitled ECHO CHAMBERS DAN POLARISASI POLITIK DI MEDIA SOSIAL DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS S PDF Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia TEORI f>OLITIK Direktorat Jenderal Anggaran Diskusi Online Dampak Covid-19 Terhadap Sistem Politik dan Kehidupan Sosial YURIDIKA TEORI f>OLITIK Untitled Dasar sistem input ouput KEBIJAKAN POLITIK GUBERNUR ALEX NOERDIN DAN GUBERNUR HERMAN DERU DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI SUMATERA SEL PCare BPJS Kesehatan, Kenali Manfaatnya Bagi Peserta & Faskes PERAN DAN FUNGSI INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK Wawan Risnawan Abstrak Sebuah kebijakan publik terben JURNAL ILMU POLITIK Untitled Bab 6 Sistem Politik di Indonesia Untitled Transmisi Otomatis Kontrol Elektronik Bagian-3. Torque Converter Sistem politik harus dapat diaskes oleh sistem politik sebagai sumber energi. perbedaan kebutuhan, perawatan Kesehatan, tingkat Pendidikan, dan pelayanan. Jadi kita perlu memenuhi sistem. Tidak semua persyaratan mudah untuk dipenuhi dan dipenuhi, tetapi ada juga persyaratan yang membutuhkan sumber daya dan perhatian khusus. Dari semua persyaratan tersebut, seringkali ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Ini karena persyaratan ini tidak dikonfigurasi dengan benar dan tidak akan pernah mencapai sistem. Yang penting dipelajari adalah peran komunikasi politik, termasuk subjek yang membuat tuntutan tersebut, dengan memasuki sistem politik melalui transmisi tuntutan. Dalam hal ini, pembuatan kebijakan didasarkan pada kebutuhan dan dukungan, serta berbagai dampak lingkungan, dan pengembangan kebijakan adalah transformasi peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang atau peraturan wajib lainnya menjadi kebijakan umum. , DPRD dan DPD sebagai lembaga yang mewakili ambisi daerah. Menurut dukungan mempunyai dua hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Bidang Dukungan Politik Dalam wilayah dukungan politik terbagi lagi menjadi 3 bagian yaitu a. Komunitas Politik Dukungan terhadap komunitas politim dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perbedaan yang terdapat dalam penuatan keputusan yang mengikat. Dukungan tersebut didapat melalui kesadaran dan kesatuan nasional. b. Rezim Rezim adalah dukungan dari beberapa aturan dasar yang mengatur atau menyeimbangkan perilaku yang berbeda dari 41 anggota organisasi untuk memecahkan masalah yang muncul sebagai akibat dari asosiasi. c. Pemerintah Misi pemerintah adalah membantu pemerintah menyelesaikan masalah atau konflik antar anggota sistem. 2. Mekanisme Dukungan Sistem politik tidak cukup menyerap energi dari anggota sistem politik itu sendiri. Hasilnya jelas dilihat sebagai keputusan politik atau politik. Keputusan untuk memenuhi kebutuhan anggota sistem adalah salah satu cara yang mudah untuk tetap berhubungan dengan tim dukungan Anda. Pada prinsipnya, lebih baik organisasi memiliki lebih banyak persyaratan, tetapi tidak semua persyaratan terpenuhi, jadi setidaknya pertimbangkan kebutuhan kelompok penting sebelum mempertimbangkannya. Sosialisasi proses mendidik orang dari generasi ke generasi dalam suatu sistem politik adalah cara untuk menciptakan sumber daya atau stok yang luas. Jika proses pembelajaran berlangsung terus menerus. Sosialisasi politik tampaknya efektif jika dapat menciptakan atau mentransmisikan nilai-nilai dan kebijakan politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ciri-ciri penerapan sistem politik 1. Sosialisasi Politik 2. Pemilihan Politisi 3. Ekspresi Ketertarikan 4. Invasi Kepentingan 5. Komunikasi Politik G. Fungsi Output Sistem Politik Fungsi output itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian 1. Fungsi keputusan politik Fungsi keputusan politik terbentuk di bawah pengaruh lingkungan yang berbeda berdasarkan permintaan dan dukungan dalam pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan melibatkan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang mengikat dengan kebijakan umum. 2. Fungsi penegakan kebijakan 42 Implementasi kebijakan tersebut merupakan penerapan common law pada tataran warga negara melalui peraturan-peraturan lainnya. Apa artinya ini, lembaga ini berhasil menerapkan aturan sosial. Kebijakan ini dibuat oleh agen administrasi yang mencakup pemerintah pusat di wilayah ini. 3. Fungsi peninjauan kebijakan Pengawasan politik adalah pengawasan terhadap supremasi hukum di antara warga negara. Dalam pengawasan ini, banyak badan khusus yang melakukan pengawasan ini. Fungsi pembuatan kebijakan dilakukan oleh yudikatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan yudikatif. Proses fungsional bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan dan harus ditinjau. Sebelum kebijakan dapat dikembangkan, pemerintah atau individu atau kelompok masyarakat harus memutuskan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Proses politik dimulai ketika kepentingan ini diungkapkan atau diartikulasikan. Penerapan kebijakan dalam hal ini adalah penerapan hukum umum dan peraturan lainnya di tingkat perdata. Dalam melakukannya, Badan akan mengambil tindakan administratif untuk menerapkan aturan yang diadopsi untuk kepentingan umum. Fungsi penegakan kebijakan dilakukan oleh lembaga penegak, dari lembaga pemerintah pusat hingga kota. Politik hukum dalam hal ini merupakan pengawasan terhadap penegakan hukum antar warga negara, dalam hal ini terdapat badan khusus yang mengawasi dan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pengembangan dan penegakan peraturan. Masukan tersebut kemudian digabungkan menjadi beberapa alternatif keputusan agar dapat melakukan tindakan yang diambil secara efektif. Semua ini dilakukan oleh partai politik seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Selanjutnya, lembaga legislatif dan administratif menyusun pedoman, kemudian birokrat menerapkan pedoman, membuat keputusan kebijakan tentang penyimpangan yang terjadi, dan mendapat umpan balik, yang diolah menjadi kebijakan baru. Jika input tidak seimbang dalam pembuatan kebijakan, maka 43 output pun tidak akan berjalan. Banyak orang yang akan menentang kebijakan, tetapi lingkungan pun dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, yang akhirnya hanya dapat mengharapkan umpan balik untuk terus meningkatkannya. Pembuatan dan implementasi kebijakan, apakah liberal, komunis atau demokratis, sangat bergantung pada di mana sistem itu berada. Sistem pemerintahan yang berbeda memiliki bagian pembuatan kebijakan dan implementasi yang berbeda. 44 BAB 4. SEJARAH SISTEM POLITIK DI INDONESIA A. Masa Pra-Kolonial Masa Kerajaan Sebelum penguasa Barat datang ke Indonesia, system pemerintahan yang dibentuk bersifat monarki. Penguasaan negara sepenuhnya ada ditangan pribumi, raja, pangeran, sultan bahkan silsilah kerluarganya itu sendiri. Gaya politik yang digunakan tentunya kerajaan sesuai dengan bentuk negaranya. Keterlibatan militer didalamnya pun sangat kuat, dimana pada masa itu masih dalam kondisi peperangan yang sangat hebat. Penyaluran suatu tuntutan dianggap rendah dan terpenuhi. Sedangkan analisis kestabilitasan pada saat itu ada waktunya stabil ketika tidak adanya peperangan, dan ada waktunya tidak stabil ketika peperangan berlangsung. Perkembangan suatu nilai yang hidup dan efektif sesuai dengan penguasaan saat itu. Dan aparat negara memiliki sifat loyal yang sangat tinggi kepada negara. 1. Jaringan Perdagangan Sebelum Eropa Barat masuk dan menguasai wilayah Nusantara, maka pada saat itu belum ada negara Indonesia. Megahnya Nusantara meliputi pulau-pulau yang dikelilingi indahnya daratan yang pada mulanya dipegang oleh raja-raja, terkadang hidup beriringan dengan aman dan terdapat juga saat dimana mereka saling berselisih. Sejak awal mula sejarah di Asia, terdapat aliran perdagangan yang telah tumbuh di Nusantara. Dengan adanya estimasi perdagangan tersebut merupakan suatu asset kekuasaan yang paling penting bagi seorang raja untuk mendapatkan kekuasaan sebagai kekuatan besar dan sangat berpengaruh bagi mereka. Akan tetapi, semakin luasnya jaringan perdagangan tersebut dapat mengakibatkan banyaknya pengaruh negara asing yang berhasil masuk ke wilayah Nusantara yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya suatu penjajahan. Sejarah Indonesia sebelum 500 Masehi agak terlambat, karena sedikit sumber-sumber sejarah yang tertulis pada masa itu. Disebabkan separuh tulisan sejarah dibuat dari bahan yang tidak kokoh, yang pada akhirnya para sejarawan berfokus pada peninggalan pada batu-batu dan bekas candi terdahulu untuk menganalisis sejarah 45 lama Nusantara. Hal ini berakibatkan pada struktur politik pada zaman lalu dalam menerima Informasi berupa bangunan candi sebagai budaya luhur yang diberikan kepada elit penguasa. Sejarah Nusantara perpusat pada pulau Jawa dan Sumatera, karena Nusantara bagian Timur seperti selat Malaka sedikit aktivitas dalam bidang ekonominya dan letaknya yang jauh dari jalur perdangan inti. Maka dari itu kerajaan dan kekaisaran pada bagian Timur tidak dapat dijadikan sebagai kekuatan politik. 2. Kedatangan Islam di Indonesia Islam dianggap sangat berpengaruh bagi kalangan elit Majapahit pada saat itu. Diperkirakan Islam masuk ke Asia Tenggara bagian maritime dari awal masa Islam ketika terjadinya suatu aktivitas perdagangan orang muslim datang di Nusantara, membangun permukimann di wilayah pesisir, menikah dengan wanita sekitar, hingga dihormati karena kekayaan dari hasil perdagangan. Pada saat itu mulailah kalangan elit local merasa tertarik dengan agama tersebut, karena melihat sebagian besar pedagang memiliki kekayaan tersendiri dan menganggap hal itu sangat berpengaruh dalam keuntungan dalam politik perdangan. Pembangunan kekaisaran Islam salah satu tahap logis berikutnya, yang mana diduga masyarakat dari raja-raja local mulai bertahap menganut agama Islam. Pada abad ke-13 terdapat prasasti pada sebuah batu nisan yang menandakan adanya kekaisaran Islam di Sumatera sebelah utara dinamai dengan Pasaei dan Samudra. Dari wilayah tersebut melebar luas kearah Timur melalui perdagangan. Namun jauh kemungkinan jika beberapa raja Jawa dari Majapahit di wilayah Jawa Timur menganut Islam. 3. Kedatangan agama Hindu-Hudha ke Indonesia Menurut Teori Waisya. Golongan bangsa pedagang berperan aktif menyebabkan penganut Hindu Buda di Indonesia. keterkaitan dalam perdagangan antar India dan Indoneisa berjalan sejak abad satu Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tionghoa menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya, yang awalnya pedagang India berjalan untuk melakukan dagang. Waktu itu, rute perdagangan dijalani lewat rute laut sehingga mereka menggunakan 46 kapal pelayaran menuju lokasi tempat perdagangan berlangsung. Hal ini mengakibatkan mereka bergantung terhadap arah angin dan cuaca alam, jika cuaca alam dan arah mata angin tanpa bersahabat sehingga mereka diam lebih lama dan menunggu kondisi yang stabil. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun menetap berbulan-bulan di Indonesia. Karena interaksi yang cukup lama antara pedagang India dengan penduduk pribumi secara tidak langsung mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu Budha ke masyarakat pribumi melalui berbagai cara, salah satunya seperti adanya ikatan pernikahan terhadap pribumi serta dengan melalui pernikahan tersebut mereka memberitahu budaya India yang lekat dengan agama Hindu Budha. 4. Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia Mulai tahun 1500-an Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Negara yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dibandingkan dari bangs Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi nafigasi, dan perlengkapan yang paling canggih dimasanya. Untuk meminimalisir terjadinya bentrokan antara kedua bangsa tersebut, maka dibangunlah sebuah perjanjian Tordesilas yang berisi pembagian arah pelayaran yang dimana Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah Timur, sedangkan Spanyol memiliki hak berlayar dan berdagang ke arah Barat. Portugis mulai ekspedisi ke arah Timur pada tahun 1487, kemudian mereka sampai ke Maluku tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Sedangkan Spanyol memilai ekspedisinya ke arah Barat pada tahun 1492, kemudian mereka tiba di Filipina pada tahun 1521. Setelah itu mereka melanjutkan perjalannya ke Nusantara di Maluku 47 tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh kerajaan Tidore. Mereka yang sedang berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol menjadi sekutu untuk mengalahkan Ternate. B. Masa Kolonial Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam begitu limpah ruah dari Sabang sampai Marauke, yang didalamnya berisi hamparan luas pulau-pulau yang dikelilingi oleh indahnya lautan. Ini menjadi salah satu incaran para kolonialisme yang berbondong-bondong untuk datang dengan alasan mencari rempah-rempah. Pada tahun 1596 kolonial Belanda akhirnya tiba di pelabuhan Banten. Akan tetapi pasukan koloni tersebut pada saat itu diusir oleh masyarakat sekitar pelabuhan dengan alasan mereka memiliki tatakrama yang sombong, kasar bahkan arogan terhadap pribumi. Sehingga secara terpaksa mereka meninggalkan Banten tanpa membuahkan hasil. Tidak berhenti disitu, colonial Belanda tiba kedua kalinya di pelabuhan Banten pada tahun 1598 Mahesi dibawah pimpinan Jacob Van Neck dan Wijbrand Van Wairwijck demi melangsungkan misinya. Kedatangan kala itu mereka berhasil menjalankan misi nya yang dimana mereka mendapatkan rempah-rempah hasil bumi Nusantara dengan cara membeli sesuai dengan incarnya. Belanda mendirikan kongsi dagang atau perusahaan perdagangan yang bernama VOC Vereening Oost Indische Compaganie. Atas kesepakatan wali negara Belanda VOC resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1902 di Amsterdam, Belanda. Yang mana VOC berjalan dari tahun 1602-1800 sebagai masa kekuasaan VOC di Indonesia. Pada saat itu lah monopoli perdagangan pada pihak colonial Belanda dimulai. Yang mana, mereka membentuk sentra ekonomi yang kokoh dan menjalankan sebuah taktik sehingga pribumi merasa ketergantungan terhadap mereka. Pada akhirnya pribumi merasa tidak sadar jika colonial Belanda sedang menjalankan misi kekuasaannya. Dengan ketergantungannya pribumi terhadap perdagangan belanda ini kemudian secara terus menerus berkembang di daerah-daerah lain, sehingga menimbulkan ekspansi perdagangan Belanda 48 dengan menghasilkan rempah-rempah yang sangat melimpah melalui strageti politik yang dilakukan antara penguasa satu dengan penguasa lainnya. Luasnya wilayah Nusantara ini mengakibatkan para Belanda membuat trik Politik Devide Et Ampera atau biasa disebut politik pecah belah. Yang mana mereka dapat dengan mudah menguasai Nusantara sehingga politik yang dirancang secara halus bisa disebarluaskan di wilayah-wilayah yang mereka anggap memiliki peran penting dalam ekspansi perdagangan oleh pihak Kolonial dengan proses pemberontakan antara penguasa satu dengan penguasa lain. Sebelum didirikan VOC para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling beromba-lomba untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Saat itu koloni Belanda bertarung dengan pihak Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi atau orgainsasi perussahaan. Pemerintah belanda yakin dengan hal ini jadi senjata ampuh dari senjata militer dan ekonomi. VOC dikelola olah 17 pengurus pusat yang disebut sebagai Heeren Zeventien yang dikenal juga dengan nama Dewan 17. Heeren Zeventien ini selain mengella VOC juga menanamkan tujuan utama didirikan VOC diantaranya; a. Menghindari persaingan antar perdagangan belanda b. Mengatasi persaingan dengan perdagangan dari Bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol, Portugis, dan Inggirs c. Menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah Pada awalnya pembentukan VOC ini hanya mengurusi masalah perdagangan diwilayah Indonesia. Akan tetapi dalam sebuah perluasan VOC bergerak layaknya suatu Negara. VOC dijadikan sebagai Wakil Pemerintahan Belanda di Indonesia. Kemenangan VOC pada perluasan penguasaan justru mengakibatkan Hereen Zeveentien keberatan dalam mengelola VOC. Sehingga Hereen Zeveentien mengangkat Pieeter Boht menjadi Gubernur VOC pemula yang bertugas untuk merapihkan kelembagaan VOC. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Gubernur VOC pertama tersebut, salah satunya membeli sebuah tanah di 49 Jayakarta yang akan menjadi kota Batavia. Pada masa itu Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC, yang mana Batavia terdiri menjadi dua bagian, pertama disebut sebagai benteng Batavia yang berisi rumah gubernur, gereja, kantor-kantor utama VOC, gedung arsip dan tempat tinggal tentara VOC. Kedua, ialah pemukiman yangsudah ada dua abad sebelumnya. Batavia dibangun oleh belanda sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda, dengan kekuasaannya belanda membangun tembok pembatas yang ertujuan dengan mencegah masuknya orang-orang pribumi ke wilayah Batavia. Setelah masa perkembanganya VOC telah banyak mengalahkan penguas pribumi, seperti pada tahun 1667 VOC berhasil memaksan seorang penguasa Makasar yaitu Sultan Hasaudin untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut berisikan tentang deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC dan pengesahana monopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar. Adanya pembentukan VOC jelas sangat menguntungkan pihak colonial saja, akan tetapi jika dilihat dari sisi lain justru hal ini sangat merugikan pihak pribumi yang mana mereka melakukan prakteknya dengan tidak manusiawi. Selain mengalami perkembangan yang pesat sebelumnya, tiba waktunya dimana pada tahun 1799 VOC harus gulung tikar hingga dibubarkan. Salah satu penyebab dibukarkannya itu karena terdabap pejabat VOC melakukan korupsi dan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan lain dianggap kalah. C. Demokrasi Liberal Indonesia dan Belanda menempuh jalan Diplomasi sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah melalui jalan damai. Bentuk diplomasi yang telah dilakukan Belanda dan Indonesia salah satunya ialah jalan Konverensi Meja Bundar KMB pada tahun 1949. Adapun beberapa hasil yang didapatkan dari KMB ini ialah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, bentuk negara NKRI berubah menjadi RIS Republik Indonesia Serikat, dibentuknya Uni Indonesiaa Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Ketuanya, penyelesaian konflik Irian Barat ditangguhkan 1 tahun setelah KMB, 50 utang Belanda dibayar oleh Indonesia, kapal untuk berperang terhadap Belanda dibawa dari perairan Nusantara, dan bekas anggota KNIL menjadi anggota TNI. Dari sekian banyak kebijakan KMB yang dikeluarkan, salah satu hasil konverensi meja bundar yang paling menonjol ialah perubahan bentuk negara kesatuan Indonesia menjadi Serikat atau Republika Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa itu Indonesia dibagi hingga 7 bagian, namun masa berlakunya bentuk Republik Indonesia Serikat ini bertahan sebentar, bahkan tidak sampai memasuki pergantian tahun. Karena masyarakat Indonesia sadar bahwa bentuk negara serikat ini hanya taktik pihak Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. rakyat Indonesia menuntut pemerintah pusat agar mengembalikan bentuk negara Indonesia kembali menjadi Kesatuan Indonesia. atas tuntunan rakyat ini lah pemerintah pusat pda 17 Agustuss 1950 mengubah Indonesia jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta hukum yang ada pada masa itu ialah Undangg-Undang Dasar Sementara 1950 UUDS 50. Pada saat itu Indonesia menganut Demokrasi Liberal dengan sistem pemerintahannya Parlementer. Berkembangnya demokrasi liberal di tandai dengan adanya partai politik, karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia saat itu adalah Multi-Partai. Beberapa partai besar yang terkenal diantaranya Masyumi, PNI, N U, dan PKI. Pad demokrasi liberal ini Indonesia memegang sistem pemerintahan parlementer. Parlemen ialah badan legislative atau yang sekarang dikenal ialah MPR,DPR, DPD. Ada beberapa ciri dari sistem pemerintah Parlementer, diantaranya; pertama, ketua pemerintahan dipegang oleh perdana menteri sehingga presiden hanya symbol kepala atau ketua negara dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Kedua, Kabinet atau para menteri yang dipegang oleh orang di perdana menteri bertanggungjawab kepada parlement. Ketiga, Lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur, karena perdana Menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlement dengan Mosie tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya. Selama era Demokrasi Liberal, beberapa kali terjadi pertukaran kabinet dalam kurun waktu 9 tahun mulai dari tahun 1950 51 hingga 1959 Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Diantara 7 kebinet tersebut ada beberapa kabinet yang unggul, diantaranya ; Pertama, kabinet Natsir. Masa jabatannya hanya bertahan 6 bulan saja dari tanggal 6 sepetember 1950 dan berakhir pada 20 Maret 1951. Jatuhnya kebinet Natsir disebabkan karena kegagalan menyelesaikan Irian bagian Barat dan adanya Mosie tidak percaya dari PNI terkait pencopotan pemerintah yang dianggap terlalu menguntungkan partai Masyumi. Akan tetapi dibalik itu terdapat program kerja kabinet Natsir yang patut kita banggakan, yaitu pada masa ini Indonesia berhasil masuk menjadi anggota PBB Perserikatan Bangsa Bangsa. Kedua, kabinet Sukiman. Beliau mengawali masa jabatannya pada 27 April 1951 dan berakhir pada 3 April 1952. Pada masa kabinet Sukiman banyak sekali terjadi masalah dalam bidang politik yang mengakibatkan kabinet ini dijatuhkan ialah penandatangan kerjasama yang dilakukan oleh menteri luar negeri ialah Ahmad Soebarjo dengan seorang duta besar Amerika dalam Undang-Undang kerjasama keamanan. Perjanjian tersebut berisikan tentang pemberikan bantuan berupa ekonomi hinggga militer dari negara AS untuk nusantara, dimana kerjasama tersebut dianggap bertolak belakang dengan politik luar negeri bebas aktif yang dipegang oleh Indonesia. yang mengakibatkan kabinet Sukieman dianggap membela Blok Barat yang saat itu sedang terjadi perang dingin dengan Blok Timur, akhirnya parlemen pun menggugat dan menjatuhkan kabinet Sukiman. Ketiga, kabinet Wilopo. Pada 3 April 1952 memulai jabatannya sampai 30 Juli 1953 yang mana kebinet ini bertahan hanya 15 bulan lebih lama daripada kabinet kabinet sebelumnnya. Kebinet ini merupakan koalisi dari partai PNI dan Masyumi, dan dalam kabinet ini juga dibentuk kebinet ZAKEN yaitu suatu kebinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli bukan dari partai politik. Akan tetapi, pada masa kabinet Wilopo terjadi krisis ekonomi karena adanya kegiatan eksport impor yang tidak terkendali, serta munculnya berbagai gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Yang ujungnya kabinet ini berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Rawa, Sumatera Selatan, dimana pemerintah 52 menyerahkan kembali tanah Deli Planters Vereeniging dan mengarahkan polisi untuk mengusir para petani yang menggarap tanah tersebut. Keempat, kabinet Ali Sostramijoyo ke-I. masa jabatannya dimulai dari 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955. Kabinet ini sangat berperan dalam eksistensi Indonesia di kanca Internasional yang salah satunya terlaksanakannya konferensi Asia Afrika di Bandung 1955. Kabinet ini juga berhasil membatalkan utang Indonesia ke Belanda. Kabinet ini turun akibat dari pengangkatan TNI AD terhadap Bang-Bang Utojo sebagai kepala staf yang tidak disetujui oleh petinggi-petinggi TNI AD. Kelima, kabinet Burhanuddin. 12 Agustus 1955 beliau memulai jabatannya sampai 3 Maret 1956. Kebinet ini berhasil menyelesaikan konflik TNI AD dan juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih DPR serta anggota Dewan Konstituantisme. Konstituante merupakan sebuah dewan yang dibentuk hingga bertugas dalam menyusun Kelima, kabinet Burhanuddin. 12 Agustus 1955 beliau memulai jabatannya sampai 3 Maret 1956. Kebinet ini berhasil menyelesaikan konflik TNI AD dan juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih DPR serta anggota Dewan Konstituantisme. Konstituante merupakan sebuah dewan yang dibentuk hingga bertugas dalam menyusun

fungsi input dalam sistem politik kecuali